Network
KABAR BANJAR - Pemerintah Kota Banjar mengalami defisit APBD Kota Banjar tahun 2023 sebesar Rp 48 miliar. Kenyataan atas kemampuan pengelolaan anggaran pun jadi sorotan publik.
Akibatnya, terakhir ini banyak diperbincangkan berbagai kalangan. Termasuk elemen mahasiswa yang tergabung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar.
Wujud keprihatinan terhadap pengelolaan APBD Kota Banjar tahun 2023 yang defisit puluhan miliar tersebut, secara otomatis eksekutif dan legislatif menjadi sosok utama yang dipersalahkan dan dipertanyakan kinerjanya selama ini.
Baca Juga: Masa Jabatan Asih Saenyana Berakhir. Ini Amanat dan Target Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar
Ragam pernyataan itu terungkap saat diskusi resmi belasan mahasiswa terkait defisit APBD Kota Banjar tahun 2023 sebesar Rp 48 miliar di akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar di Sekretariat GMNI Kota Banjar, Jumat (11/8/2023).
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( DPC GMNI) Kota Banjar, Kresty Amelania Putri, kondisi keuangan daerah yang tidak sehat ini, jelas menjadi batu sandungan bagi akselerasi pembangunan ditengah fiskal daerah yang terbatas.
" Sokongan dana yang besar bersumber dari APBD itu dapat berbalik menjadi beban pada penyelenggaraan APBD 2024 dan pemerintah kedepannya ," ucapnya.
Bercermin kenyataan itu, diharapkan Pemerintah Kota Banjar, selaku eksekutif dan legislatif mampu bekerja lebih serius lagi mengatasi keuangan yang defisit ini serta menggaransi agar pelaksanaan dilapangan benar-benar transparan dan akuntabel.
" Jangan sampai itu menjadi bahan bancakan segelintir orang yang terhubung dengan kekuasaan demi meraup keuntungan yang bersumber dari APBD itu ," ucapnya.
