Network
KABAR BANJAR - Puluhan Kepala Desa dan Lurah bersama Tribina tingkat desa / kelurahan ( babinsa, bhabinkamtibmas, satpol PP ) se-Kota Banjar kompak hadiri Fokus Grup Discussion (FGD) jelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Tahun 2024 di Hotel Mandiri, Kamis (6/6/2024).
Momen seremonial yang dibuka langsung Ketua KPU Kota Banjar, M.Mukhlis bersama Komisioner KPU Kota Banjar, Joko Nurhidayat dan Irfan Saeful Rohman dihadiri pejabat Forkopimda Kota Banjar, Camat, Kapolsek dan Danramil se-Kota Banjar. Upaya meningkatkan SDM hadirin, saat itu dihadirkan pembicara berkompeten sejumlah praktisi seperti Endin Lidinilah, M.Ikbal dan praktisi lainnya.
" FGD ini ajang sosialisasi juga konsolidasi lintas stakholder jelang Pilkada 2024. Kami harap kehadiran semua peserta ini berhasil mensukseskan Pilkada serentak 2024 pada 27 November ," ucap M.Muklis dan Joko.
Komisioner KPU Kota Banjar, Irfan Saeful Rohman mengapresiasi kepada semua fihak, karena setiap Pemilu di Kota Banjar tak menimbulkan perselisihan atau sengketa Pemilu sampai sekarang ini.
" Pileg dan Pilpres 2024, tidak ada sengketa. Semoga saja Pilkada serentak 2024 terulang, tak ada sengketa pemilu ,"ucap Irfan.
Kerawanan Money Politic
Pilkada serentak 2024 kian dekat. Money politic atau politik uang memiliki potensi kerawanan pelanggaran paling tinggi setiap tahun politik sampai sekarang ini.
Menurut seorang praktisi, Endin Lidinilah, money politik sampai saat masih terus menjamur ditengah masyarakat pada setiap Pemilu. Karena, peristiwa money politik itu selalu diawali pendapatan per kapita masyarakat masih rendah, juga dipicu pendidikan masyarakat yang rendah dan ekonomi masyarakat masih lemah.
" Kelompok masyarakat yang berorientasi adanya money politic itu, biasanya tidak akan melihat visi misi pasangan calon yang akan memimpin selama 5 tahun kedepan. Miris juga ini ", ucap Endin Lidinilah.
Menurutnya, praktek money politic atau politik uang ini tanggungjawab bersama untuk meminimalisirnya. Selain penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, juga diharuskan peserta pemilu pasangan calon dan parpol juga ikut bertanngungjawab, termasuk peran aktif masyarakat itu sendiri.
Praktisi lainnya, M.Ikbal mengakui, Pemilu itu biaya mahal. Kendati itu dia berharap Pilkada serentak 2024, berjalan aman dan lancar, terhindar dari beragam pelanggaran Pemilu.***
